Tolak Gojek, Sopir Angkot Gelar Aksi Mogok di Depan Kantor DPRD Bukittinggi

”Dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, tidak ada angkutan umum roda dua. Bila keberadaannya tetap dibiarkan, akan mematikan 500 lebih angkutan umum yang ada di Bukittinggi. Apalagi mereka tidak banyak pengurusan izin, sehingga modalnya rendah. Persaingan menjadi tidak sehat,” ujarnya.

Salah seorang kusir bendi, Wardison menyampaikan hal yang sama. Sedikitnya, ada lebih 210 kusir bendi yang terganggu di Bukittinggi dengan keberadaan Go-Jek tersebut. Wardison mengaku, sejak Go-Jek beroperasi dia mengalami penurunan omset sampai 50 persen.

”Keberadaan Go-Jek akan mematikan usaha kami. Karena kami terikat aturan yang mengatur tempat berhenti dan setoran yang harus dibayar. Sementara Go-Jek tidak. Tentu para kusir bendi akan kalah saing, dan dengan sendirinya mematikan mata pencaharian kami,” sebutnya.

Sementara itu, salah seorang warga asal Birugo, Azmi Putra mengaku terganggu dengan adanya aksi ini. Ia biasanya menaiki angkot untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Akibat aksi tersebut, ia harus meminjam motor tetangga untuk mengantarkan anaknya.

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyebutkan, hingga saat ini pemerintah setempat belum memberi izin beroperasi transportasi daring di daerah itu. DPRD akan meminta pihak terkait untuk menjelaskan hal ini.

”Informasi yang kami terima dari Pemko, izin memang sudah disampaikan pihak Go-Jek namun belum diproses. Pertemuan antara pemerintah daerah dan pemilik transportasi daring juga baru dijadwalkan,” ujarnya.

Benny menyebutkan, DPRD akan menerima dan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para sopir kepada pemerintah daerah.

”Peraturan tentang transportasi berbasis daring memang belum dibahas. Namun kami tetap ingin warga dapat beraktivitas dengan nyaman. Kami harap usai menyampaikan aspirasi, para sopir kembali beraktivitas karena banyak warga yang membutuhkan layanan angkutan umum,” lanjutnya.