Tolong, Bantuan dari Pemda untuk Cianjur Jangan Berbentuk Makanan dan Pakaian

jpnn.com - CIANJUR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggugah seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia bergerak cepat membantu pemulihan Kabupaten Cianjur yang diguncang gempa bumi pada Senin (21/11) kemarin.
Tito meminta seluruh pemda ikut membantu, tetapi jangan dalam bentuk makanan dan pakaian.
Dia mengatakan bantuan sangat penting dalam bentuk uang tunai, di mana mekanismenya bisa dilakukan lewat hibah.
"Bantuannya bukan dalam bentuk makanan, pakaian. Hal yang dibutuhkan adalah bantuan dalam bentuk uang tunai, bisa dilakukan melalui mekanisme hibah," ujar Tito di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/11).
Menurut Tito, dana Belanja Tak Terduga (BTT) Pemkab Cianjur saat ini hanya tersisa Rp 5 miliar, sedangkan anggaran BTT Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersisa Rp 20 miliar.
Angka tersebut dinilai tidak akan cukup untuk menanggulangi dampak bencana secara optimal.
Tito mengatakan ada anggaran BTT sebesar Rp 12 triliun dari 548 pemerintah daerah di Indonesia.
Anggaran BTT itu tercatat baru terpakai kurang dari Rp 3 triliun.
"Artinya, masih ada sekitar Rp 9 triliun. Memang sebagian digunakan untuk penanganan inflasi, tetapi sebagian dicadangkan untuk bencana. Karena itu saya mengimbau rekan-rekan bupati wali kota, se-Jawa Barat yang utama," kata Tito.
Tito menyatakan segera menyampaikan mekanisme serta imbauan hibah itu kepada asosiasi gubernur, asosiasi bupati dan asosiasi wali kota di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh daerah membantu Cianjur, tetapi jangan dalam bentuk makanan.
- Mendagri Tito Pidato di Global Security Forum di Qatar
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum
- Jadi Irup Hari Otda 2025, Sekda Sumsel Sampaikan Pesan Penting Mendagri Tito, Simak
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah