TOP! Ide Brilian Peserta ToT Jawa Tengah

Yang ditanyakan adalah dasar negara bukan yang lain, sehingga dalam proses persidangan hanya disepakati judul Pancasila sebagai dasar negara belum isi Pancasilanya. Selanjutnya, tanggal 1 Juni 1945 hanya disepakati nama dasar negara yakni Pancasila saja.

Pancasila sebagai dasar negara, menurut Eddy berimplikasi kepada penyebutan pilar yang sering diucapkan MPR RI dalam sosialisasinya bahwa Pancasila adalah pilar seharusnya dasar negara. Perbedaan pendapat peserta ini mendapat argumentasi tandingan oleh peserta lain yakni Muhammad Junaedi, dosen Universitas Semarang.

Junaedi menyanggah apa yang disampaikan peserta sebelumnya soal Pancasila, pilar dan dasar negara.  

Menurut Junaedi, tidak diperlukan lagi perdebatan soal pilar atau dasar. Karena pada praktiknya MPR RI adalah sebuah lembaga konstitutif. Kedudukan sebagai lembaga konstitutif. Artinya MPR harus menjaga prinsip-prinsp bernegara itu diimplementasikan dengan baik.

Munculnya istilah pilar itu hanya sekadar mencoba untuk mendudukan posisi bangsa itu di empat aspek bukan kemudian mengubah tatanan atau pola bahwa UUD atau yang lain disejajarkan dengan Pancasila.

“Intinya kita sudah selesai dengan perdebatan istilah dasar atau pilar. Karena kalau kita terus mempermasalahkannya akan menjadi sebuah polemik yang menghabiskan energi bangsa,” tegasnya.

Peserta lain, Estiningrum, dosen Universitas Wijaya Kusumah Purwokerto mengatakan bahwa pernah memiliki satu kegelisahan soal masuknya Pancasila sebagai pilar oleh MPR RI. Kegelisahan ini bukan milik para akademisi saja, tapi rakyat kebanyakan juga.

Estiningrum mengungkapkan bahwa dirinya pernah membuat satu gambaran pemahaman kepada rakyat kebanyakan soal apa maknanya Pancasila dan pilar berbangsa. Gambaran itu seperti ini, di suatu daerah ada sebuah pendopo besar. Pendopo besar itu ditopang oleh empat pilar yang menyangga kuat pendopo tersebut.