Top! IKSBD Bali Fasilitasi Pembuatan E-KTP Bagi Warga SBD
Saat itu, lanjut Abe, Ketum Gidion melaporkan tentang keinginan warga SBD Bali untuk memiliki e-KTP. Gayung bersambut, Pemerintah daerah Sumba Barat Daya menyanggupi untuk melakukan perekaman e-KTP di Bali.
Menurut Abe, proses perekaman data e-KTP berlangsung setelah perayaan Natal dan Tahun Baru Bersama IKSBD Bali pada 8 Januari 2020. Turut hadir dalam acara perayaan Natal bersama di di antaranya Wakil Bupati Kristian Taka dan Ketua DPRD Sumba Barat Daya Rudolf Radu Holo.
Abe menuturkan perekaman berlangsung di Gedung Olahraga Ngurah Rai, Bali. Hari pertama perekaman dipantau langsung oleh Wakil Bupati SBD dan Ketua DPRD SBD.
Menurut Abe, warga SBD sangat antusias mengikuti perekaman data e-KTP. Bahkan di luar ekspektasi pengurus. Perkiraan pengurus dan Pemda SBD bahwa warga yang belum memiliki e-KTP hanya 200-300 orang ternyata meleset jauh. Warga yang ikut perekaman bukan hanya yang sudah terdata secara administratif di organisasi IKSBD tetapi juga yang belum terdata dan jumlahnya jauh lebih banyak yang belum memiliki KTP.
Akibat banyaknya warga yang melakukan perekaman data e-KTP, petugas Dukcapil SBD sampai kewalahan. Bahkan perekaman hari ketiga sampai tengah malam. Perekaman ini sendiri memakan waktu sampai tiga hari. Jumlah total keseluruhan yang melakukan perekaman mencapai 1.000 orang.
Jaga Nama Baik Daerah
Setelah e-KTP dicetak, selanjutnya diadakan pembagian e-KTP yang berlangsung di kediaman Sekretaris Umum IKSBD Bali, Kristoforus Lero. Penyerahan e-KTP dilakukan secara simbolis kepada semua perwakilan sub unit yang tergabung di bawah naungan organisasi IKSBD Bali.
Untuk diketahui, organisasi IKSBD membawahi 24 sub unit dari ketiga suku besar yakni Loura, Waijewa dan Kodi.
IKSBD Bali memfasilitasi pembuatan e-KTP bagi warga Sumba Barat Daya (SBD) yang berdomisili di Bali khususnya yang selama ini belum memiliki e-KTP.
- Implementasi Program KTP Sakti Ganjar Menjamin Bansos Tepat Sasaran
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik
- Eks Ketua KPK Sebut Jokowi Minta Kasus Setnov Dihentikan, PSI Merasa Heran
- Ari Dwipayana Membantah Adanya Pertemuan Jokowi dan Agus Rahardjo Bahas Kasus e-KTP
- Butuh 8 Juta Blangko untuk Cetak Ulang e-KTP Warga Jakarta