TPA Piyungan Ditutup, Dirjen Rosa: Jadi Daya Paksa Masyarakat dan Pemda Kurangi Sampah
Tingkatkan Pengurangan Sampah
Dirjen PSLB3 Rosa Vivien dalam kunjungannya ke Yogyakarta didampingi Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar dan Direktur Pengurangan Sampah KLHK Vinda Damayanti menggelar rapat koordinasi tindak lanjut yang dihadiri DLH Prov DIY, Dinas PU Prov DIY, Kepala Bappeda & Kadis LH Kab Sleman, Asisten Bupati & Kadis LH Kabupaten Bantul, Kadis LH Kota Yogyakarta.
Dalam rapat terungkap bahwa TPA Piyungan yang saat ini sedang membangun zona transisi 2 dan jalan aksesnya hanya melewati zona transisi 1 yang aktif.
Oleh karena itu, TPA Piyungan diputuskan untuk menutup sementara hingga 5 September. Hal ini yang mengakibatkan daerah-daerah yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul & Kota Jogja yang selama ini menggunakan TPA Piyungan harus mandiri dan meningkatkan pengurangan.
Dengan bergejolaknya persoalan sampah, maka akhirnya diputuskan Zona Transisi 1 masih menerima sampah dengan kapasitas 200 ton/hari, sambil menyiapkan Zona Transisi 2 yang akan siap beroperasi Oktober 2023-April 2024.
Skenario TPA Piyungan benar-benar hanya diperuntukkan untuk menampung sampah residu, sedangkan sampah organik dan sampah anorganik sudah habis dikelola di sumber.
Terungkap pula bahwa Kota Yogyakarta melakukan social enginering pengurangan sampah melalui penguatan dan pemberdayaan bank sampah.
Dari timbulan sampah 300 ton/hari yang dibuang ke TPA Piyungan sudah berhasil dikurangi 50 persen. Sisa 50 persen direncanakan akan ditangani melalui optimalisasi Bank Sampah Induk untuk pengelolaan sampah plastik dan membangun kerja sama dengan offtaker sampah anorganik
Penutupan TPA Piyungan menjadi daya paksa kepada masyarakat dan pemda untuk melakukan pengurangan sampah di sumber melalui pengomposan skala rumah tangga (RT).
- Jakarta Makin Kotor, Anggota DPRD Dukung Ide Pulau Sampah Heru
- Mensos Risma Tidak Akan Hadiri Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel
- Jelang Rakor Transmigrasi 2024, Kemendes PDTT Imbau Pemda Tuntaskan RPJMN 2020-2024
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung