Trauma Tindak Anarkis, Anggota Panwas Tewas
Minggu, 16 Mei 2010 – 20:30 WIB

Trauma Tindak Anarkis, Anggota Panwas Tewas
JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nur Hidayat Sardini mengaku sangat prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan di pilkada Kota Sibolga, Sumut. Para anggota Panwaslu/kada Kota Sibolga dan jajarannya termasuk yang menjadi sasaran aksi kekerasan. Salah satu Panwas Kecamatan di Kecamatan Sibolga Sambas yang bernama Syahril Pasaribu (35) meninggal dunia akibat kelelahan dan trauma dengan peristiwa ini.
Secara resmi, Nur Hidayat Sardini sudah menerima laporan kronologis kejadian dari Ketua Panwaslu/Kada Kota Sibolga, Sofyan Shauri Nasution. "Saya sangat prihatin dengan kajadian ini, apalagi ada anggota kita yang hingga meninggal dunia. Saya mewakili para anggota Bawaslu nerasa sedih dan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya angggota kami itu," ujar Nur Hidayat Sardini kepada JPNN, Minggu (16/7) malam.
Baca Juga:
Nur Hidayat akan segera mengirim surat kepada Mabes Polri terkait dengan persoalan ini. Isi surat, meminta jaminan keamanan agar para anggota Panwas di Sibolga tetap bisa menjalankan tugas dengan tenang. "Karena anggota kami dikejar-kejar dan harus mengungsi berpindah-pindah," cerita Nur.
Pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kada Kota Sibolga Sumatera utara pada 12 Mei 2010, Panwaslu Kota Sibolga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang kecewa terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil pemungutan suara di kota pantai timur Sumatera tersebut. Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan 'Masyarakat Sibolga' tersebut menuntut diadakannya pemungutan suara ulang di Kota Sibolga.
JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nur Hidayat Sardini mengaku sangat prihatin dengan terjadinya aksi kekerasan di pilkada Kota Sibolga,
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026