Truk Sumbu Tiga Dilarang Beroperasi saat Mudik Lebaran, Aptrindo Bereaksi Begini

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan menyampaikan keberatan terkait pelarangan beroperasi truk sumbu tiga saat momen Lebaran nanti.
Menurutnya, waktu pelarangan terlalu lama dan jelas akan merugikan baik bagi para sopir truk dan juga industri.
Protes Aptrindo ini memperkuat berbagai suara yang menyesalkan perubahan kebijakan dispensasi truk 3 sumbu untuk tetap beroperasi di musim mudik. Selain Aptrindo, Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), juga menyampaikan keberatan yang sama.
Sementara itu, masyarakat dan pedagang kecil takut pelarangan ini bisa menimbulkan banyak masalah termasuk kelangkaan barang seperti air kemasan galon, dan kenaikan harga akibat ulah spekulan di tengah sedikitnya pasokan.
“Yang masalah dari peraturan mudik Lebaran terkait truk logistik adalah lamanya waktu pelarangan terhadap beroperasinya truk sumbu tiga,” kata Gemilang Tarigan dalam keterangannya, Rabu (5/4).
Menurutnya, dalam membuat aturan tersebut pemerintah juga patut memperhatikan dampaknya terhadap para stakeholder lainnya, salah satunya sopir truk dan keberlangsungan industri.
Para sopir truk khususnya yang membawa truk sumbu tiga juga butuh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka.
"Kalau waktunya terlalu lama, itu artinya mereka akan berhenti bekerja selama itu dan penghasilan mereka akan hilang,” ungkapnya.
Truk Sumbu 3 dilarang beroperasi saat mudik lebaran terus mendapatkan protes, Aptrindo juga bereaksi keras
- Kakorlantas Polri Apresiasi Upaya Polda Riau Jaga Keamanan Lewat Operasi Ketupat
- PIK2 Diserbu 500 Ribu Wisatawan Selama Libur Lebaran 2025
- Pengguna MyPertamina Meningkat Pada Periode Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025
- Booth Camilan Sehat dan Aktivitas Seru Warnai Jalur Mudik 2025
- Mudik Lebaran 2025, KAI Group Angkut 29.170.705 Penumpang
- Lebaran 2025 Menceritakan Keresahan, Ekonom Nilai Perlu Evaluasi Ekonomi