Tumben, Donald Trump Berbaik Hati ke Pengungsi Syria

Sama dengan Ziadeh, Nawwar Kabbani menganggap kebijakan pemerintahan Trump terhadap para pengungsi sudah tepat. ”Selama dua hari terakhir, saya mengecek berita tentang TPS untuk Syria tiap lima menit sekali,” ujar pria 33 tahun yang bekerja sebagai teknisi software itu.
”Saya sangat cemas karena masa berlaku TPS untuk negara-negara lain ada yang tak diperpanjang,” lanjut Kabbani.
Berbekal kartu TPS, para pengungsi dari berbagai negara boleh bekerja. Termasuk menuntut ilmu. Sayang, perpanjangan masa berlaku TPS itu tidak berlaku bagi semua pengungsi Syria yang kini tinggal di AS.
Perpanjangan tersebut hanya diberikan kepada para pengungsi yang masuk AS sebelum Agustus 2016. Bagi mereka yang masuk AS setelah Agustus 2016 tidak mendapat perpanjangan TPS.
”Saya tidak habis pikir mengapa kebijakan itu tidak diberlakukan juga bagi mereka yang datang setelah Agustus 2016,” keluh Robert Ford, mantan duta besar AS untuk Syria yang kini menjadi salah seorang pakar di Middle East Institute.
Kepada The Guardian, dia mengatakan, lebih baik pemerintah AS memperbarui status TPS bagi para pengungsi Syria. Sebab, itu akan menjangkau lebih banyak orang.
Pendapat yang sama disampaikan Bill Pascrell, anggota House of Representatives (DPR) AS.
Politikus Partai Demokrat dari Negara Bagian New Jersey itu mengusulkan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengubah kebijakan mereka. Bukan memperpanjang masa berlaku, tapi memperbarui TPS bagi pengungsi Syria.
Seharusnya status penduduk sementara bagi sekitar 7.000 pengungsi Syria itu berakhir pada Maret mendatang. Tapi, kini status itu diperpanjang selama 18 bulan
- Kabar Baik Rupiah Makin Menguat, Ada Harapan Baru
- Berulah di Medsos, Donald Trump Pamer Fotonya Berpose ala Paus Vatikan
- Yakinlah, Ada Peluang untuk Indonesia di Balik Kebijakan Tarif Donald Trump
- 'Indonesia First’ demi RI yang Berdikari di Tengah Gejolak Dunia
- Gubernur Lemhannas Sebut Kebijakan Tarif Resiprokal Trump Momentum Perkuat Ketahanan Ekonomi
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS