Tunjangan Guru Honorer Diatur dalam UU Ketenagakerjaan, Indra: Kok Disamakan dengan Buruh
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Pendidikan Abad 21 Indra Charismiadji makin gencar menolak rancangan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Sebab, yang membuat dia risau adalah pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bahwa tunjangan guru honorer atau non-ASN akan diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
UU Ketenagakerjaan menurut Indra, sangat merugikan guru honorer.
"Ini pemerintah aneh sekali, kok enggak menghargai profesi guru ya," kata Indra dalam diskusi RUU Sisdiknas di Jakarta, Senin (19/9).
Sementara itu, profesi lainnya dilindungi dengan undang-undang tersendiri sedangkan guru malah tidak diberikan undang-undang khusus dan malah digabungkan dengan RUU Sisdiknas.
Dia mencontohkan, UU 18/2003 tentang Advokat, UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU 38/2014 tentang Keperawatan, UU 11/2014 tentang Keinsinyuran serta berbagai profesi lainnya.
Penghapusan guru sebagai sebuah profesi, kata Indra, menihilkan pengabdian serta kerja keras guru yang selama ini dengan tulus ikhlas bertugas di seluruh pelosok negeri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa.
"Mengapa guru honorer diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Guru kan bukan buruh," cetusnya.
Indra Charismiadji merasa aneh tunjangan guru honorer diatur dalam UU Ketenagakerjaan karena sama saja menganggap guru sebagai buruh
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Posko THR Tutup H+7 Lebaran, Kemnaker Segera Tindak Lanjuti 1.475 Laporan yang Masuk
- Guru Honorer Negeri Minta Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Jangan Benturkan dengan P1 Swasta
- Heboh Aturan Seragam Sekolah Baru, Disdik Jakarta Bilang Begini
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kemenag Terbanyak Guru, Peluang Honorer Besar
- Waspada Gerakan Anarko Saat Putusan Sengketa Pemilu di MK Tepat Pada Hari Buruh