Tuntut SMA-SMK Dikembalikan ke Kabupaten/Kota
jpnn.com, MIMIKA - Puluhan kepala sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Mimika, Papua, bertemu dengan Sekretaris Daerah Mimika, Ausilius You, SPd MM MH, Senin (22/1).
Para kepala sekolah yang tergabung dalam Forum Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK itu mempertanyakan status mereka yang belum ada kejelasan, setelah Dinas Pendidikan Menengah Mimika yang selama ini menaungi mereka, ditarik ke provinsi.
Pada pengukuhan pejabat eselon II, III dan IV yang baru dilakukan, tidak ada lagi pejabat atau bidang yang menangani pendidikan menengah.
Gubernur Papua juga belum menerbitkan Surat Keputusan tentang pelimpahan atau pengalihan status guru serta pengganjiannya ke provinsi, sehingga masih sangat perlu dibuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), atau salah satu bidang perbantuan menengah khususnya SMA dan SMK di tingkat kabupaten.
Hal ini menurut John Lemauk, perwakilan kepala SMK sangat berpengaruh pada kelangsungan pendidikan menengah di Mimika. Apalagi mulai bulan depan khusus tingkat SMK, akan dilaksanakan ujian nasional.
“Jadi ini mendesak, kalau tidak ujian kami pending dan tidak bisa jalan,” kata John.
Pasalnya, UN juga butuh kepastian anggaran. Tahun lalu saja, Mimika hanya mendapat alokasi sekitar Rp 100 juta.
UN bisa terlaksana setelah ada anggaran dari Pemda Mimika. Itupun juga dinilai kurang sekitar Rp 2 miliar.
Para kepala sekolah menuntut agar urusan pendidikan menengah dikembalikan lagi ke Kabupaten/Kota.
- Jangan Kaget, Sudah Banyak Guru PPPK jadi Kepala Sekolah
- Tantangan Implementasi Model Kompetensi Kepala Sekolah di Indonesia
- Rapat Kinerja Disdik, Pj Gubernur Sumsel Minta Kepala Sekolah Ciptakan Inovasi
- Sepanjang 2023, PSF Sukses Memberdayakan 52 Ribu Guru & Kepala Sekolah
- Dirjen Nunuk: Fitur Pengelolaan Kinerja Memudahkan Guru & Kepsek, Beban Administrasi pun Berkurang
- Kurikulum Sering Berubah, Anies: Kunci Kemajuan Pendidikan di Tangan Guru & Kepala Sekolah