Uang Masuk SMKN Juga 'Mencekik'

jpnn.com, MATARAM - Tidak hanya di sekolah umum negeri, biaya masuk SMKN juga cukup besar. Di SMKN 4 Mataram misalnya, nilainya disebut-sebut mencapai Rp3 jutaan. Masih adanya biaya masuk sekolah yang cukup tinggi itu diprotes masyarakat, karena selama ini pemerintah rajin menggaungkan slogan pendidikan gratis.

"Kami mendampingi warga di SMKN 4 Mataram yang diminta membayar sampai Rp 3 jutaan. Dengan dalih sudah menjadi kesepakatan komite, uang seragam, uang gedung, dan iuran lainnya diwajibkan pada siswa baru," kata aktivis Aliansi Mahasiswa Samawa Indonesia (AMSI) Deden Apriadi Losa, saat diskusi dengan Humas Setda NTB di salah satu lesehan di Mataram, kemarin.

Diskusi yang menyorot tingginya biaya masuk sekolah di musim penerimaan siswa baru 2010 itu juga dihadiri sejumlah aktivis yang konsen ke persoalan pendidikan, termasuk sejumlah ormas dan aktivis mahasiswa. Diskusi yang difasilitasi GP Ansor NTB. Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai secara tegas kangsung menyalahkan gubernur dan wakil gubernur NTB, yang dinilai tidak mengambil langkah tegas terhadap pungli-pungli di sekolah.

"Pemerintahan BARU (Bajang-Badrul) perlu mengubah bunyi pendidikan gratis. Yang ada hanya wajib sekolah," kata Ahmad Rifai. Alasannya, pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah saat ini ternyata hanya slogan. Fakta di lapangan, para orang tua terjerat dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Kasus yang paling mendapat sorotan adalah berbagai pungutan dari pihak sekolah saat musim penerimaan siswa baru.

Diungkapkan dalam diskusi itu bahwa Program pemerintah Bantuan Siswa Miskin (BSM) pun tidak bisa mengatasi masalah pungutan. Bahkan, dalam diskusi kemarin, diungkapkan di Kabupaten Lombok Tengah tidak memberikan bantuan siswa ini. Padahal dalam program pemerintah provinsi, siswa miskin akan diberikan bantuan beasiswa. Nyatanya, program tersebut hanya sebatas di spanduk dan baliho.

Kabag Humas Setda NTB L Moh. Faozal yang hadir dalam diskusi ini menyambut baik kritikan yang disampaikan aktivis. Hanya saja, lanjutnya, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pungli-pungli di sekolah. Katanya, banyaknya kasus pungutan saat penerimaan siswa baru merupakan tanggungjawab dari pemerintah kota/kabupaten. 

Selain program pendidikan, yang mencuat dalam diskusi santai ini adalah persoalan ketimpangan infrastruktur antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Megaproyek Islamic Center (IC) dan realisasi Bumi Sejuta Sapi (BSS) juga menjadi sorotan tajam. Persoalan dana bagi hasil cukai tembakau dan konversi bahan bakar untuk pengomprongan tembakau juga menjadi diskusi yang menarik dalam forum yang direncanakan akan digelar sekali sebulan ini.

Aktivis LSM Hasat Masat juga mengkritisi tim pemikir di pemerintah provinsi NTB. Menurutnya dalam komposisi yang ada saat ini tidak ada yang konsentrasi pada ekonomi. Sehingga, progress peningkatan ekonomi di NTB lamban. "Pemikir ekonominya belum ada," ujarnya.