Ulama Tasik Kecam Sikap Suryadharma Ali
jpnn.com - TASIK – Ulama di Kota Tasik menganggap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) otoriter karena sepihak memecat para pengurus partai berlambang kakbah itu serta melakukan koalisi dengan Gerindra.
“Saya tidak mengatakan tidak mendukung dengan Gerindra, tetapi yang harus dipikirkan itu keutuhan di internal partai. (Kondisi PPP) ini kan sedang ada kisruh,” ujar KH Miftah Farid, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khoer di Ponpes Mabdaul Ulum, Tamansari, Kota Tasikmalaya Sabtu (19/4).
Menurut Kiai Miftah, pihaknya menganggap SDA bersikap otoriter mengambil kebijakan partai. “Ini kan gaya otoriter, seperti cara pecat memecat anggota yang dilakukannya,” kritiknya.
Padahal, kata KH Miftah, kalau disadari, pemipinan DPP dan DPW PPP tersebut “diangkat” rakyat Indonesia. “Termasuk kami juga punya hak suara. Kami punya hak bicara dan kiai jangan diangap bodoh. Kiai tahu politik,” ujarnya.
KH Miftah pun tidak mempercayai para pengurus DPP dan DPW tersebut sudah dipecat. “Saya yakin itu hanya manuver-manuver (politik, red). Barang kali Pak SDA dengan isu pemecatan ini karena menyelamatkan diri,” analisisnya.
Terlebih, terangnya, dalam politik tidak ada persaudaraan yang abadi. “Yang ada itu kepentingan pribadi yang abadi,” paparnya.
Ulama pun mengkritik mekanisme keputusan SDA berkoalisi dengan Gerindra. “Kan yang menentukan itu (koalisi) bagaimana hasil musyawarah, rapimnas (rapat pimpinan nasional, red,” bebernya.
Apapun yang dihasilkan rapimnas, terang KH Miftah, para kiai pun akan sepakat. “Sepanjang berpihak kepada penduduk Indonesia yang mayoritas Islam,” kata dia.
TASIK – Ulama di Kota Tasik menganggap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) otoriter karena sepihak memecat para pengurus partai berlambang
- Tahun Ini Kasus DBD Tertinggi Terjadi di Sumsel
- Pasukan Brimob dari Nabire dan Timika Bergerak ke Intan Jaya
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- PropertyGuru Indonesia Property Awards Kenalkan Kategori Baru di Tahun ke-10