Untuk Wamen dan Stafsus Ada Anggaran, Kenapa Buat Honorer K2 Tidak? 

Untuk Wamen dan Stafsus Ada Anggaran, Kenapa Buat Honorer K2 Tidak? 
Massa Honorer K2 menggelar aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10). Mereka menuntut agar diangkat menjadi PNS. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing, mengatakan seharusnya pemerintah tidak beralasan terkendala anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). 

Emrus menegaskan sudah seharusnya para honorer diangkat menjadi CPNS.

“Kalau saya mengatakan, sorry kalau agak sedikit tegas, honorer harus diangkat oleh pemerintah. Tidak ada alasan mengatakan anggaran tak ada,” kata Emrus menjawab jpnn.com, Minggu (1/12).  

Seperti diketahui, nasib ratusan ribu tenaga honorer K2 masih terkatung-katung. Meski revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2020, belum ada kepastian masalah honorer tuntas.

DPR pada prinsipnya setuju honorer diangkat menjadi CPNS, tetapi persoalannya selama ini ada di sisi pemerintah dan kemampuan keuangan negara.

"Sekali lagi dengan segala hormat, DPR sifatnya setuju. Problemnya pemerintah yang tahu anggarannya, yang tahu kemampuan anggaran kita," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Akhmad Baidowi  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11).

Emrus pun mempertanyakan kalau pemerintah beralasan tak punya anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer menjadi CPNS, kenapa bisa mengangkat banyak wakil menteri, staf khusus presiden, maupun direktur jenderal yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.

Selain itu, kata dia, masalah rasuah juga masih terjadi di negeri ini sehingga anggaran yang seharusnya digunakan dengan baik malah dikorupsi oknum-oknum. 

Pengamat mengatakan, seharusnya pemerintah tidak beralasan terkendala anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer K2 menjadi PNS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News