Urusan Guru Honorer Belum Selesai, kok Sibuk Menggerogoti Kepengurusan PB PGRI

Dia juga heran dengan tujuan Tim 9 dan oknum pengurus provinsi yang menyentil soal iuran anggota PGRI sebesar Rp 600. Peruntukan dana tersebut sangat jelas. Itu pun banyak yang menunggak.

Kalau kemudian ada hasutan untuk menghapuskan iuran itu sangat tidak fair.

"Iuran itu dikelola dengan benar untuk kepentingan guru juga," tegasnya.

Bendahara PB PGRI Basyarudin Thayib ikut meluruskan soal dana iuran di PGRI. Iuran PGRI bukan seperti dana APBN/APBD yang bisa langsung didistribusikan pada setiap divisi.

Setiap divisi memang memiliki program dan butuh dana. Namun, kata Basyarudin, dana program akan dikeluarkan jika ada kegiatan dan iuran masuk.

"Kalau iuran masuk sedikit bagaimana bisa mendistribusikan dananya. Lagipula mana kegiatannya dahulu," ujarnya.

Basyarudin menegaskan apa yang dituduhkan sejumlah pengurus provinsi terhadap Unifah Rosyidi tidaklah benar. Semua pengelolaan dana PGRI jelas dan transparan.

Wasekjen Muhir menambahkan upaya menjatuhkan ketum PB PGRI dengan kampanye hitam tidak menggoyahkan seluruh pengurus PGRI dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.