Usulan Pemerintah Ditolak DPR RI, Sebegini Biaya Haji 2023

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) bersama Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sepakat soal biaya calon jemaah haji yang akan berangkat pada 2023.
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Rabu menyatakan besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriah/2023 Masehi yang disepakati dalam rapat dengar pendapat sebesar Rp 90.050.637 per anggota jemaah haji reguler.
Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-raya per anggota sebesar Rp 49.812.700,26 atau 55 persen.
"Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per anggota jamaah sebesar Rp 40.237.937 atau sebesar 44 persen dari BPIH," katanya.
Menurutnya, angka dan kesimpulan tersebut masih hasil kesepakatan forum raker dan akan diusulkan kepada presiden untuk nantinya diterbitkan dalam bentuk Kepres.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya mengusulkan kenaikan harga BPIH 2023 menjadi Rp 98.893.909 atau naik sekitar Rp 514 ribu dari tahun sebelumnya.
Kementerian Agama juga mengusulkan dana nilai manfaat (optimalisasi dari BPKH) yang sebelumnya 59,46 persen diturunkan menjadi 30 persen.
Hal itu membuat biaya haji yang harus dilunasi calon jemaah Rp 69 juta dari sebelumnya hanya 40,54 persen menjadi 70 persen.(mcr10/jpnn)
Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat soal biaya haji, berikut besarannya untuk jemaah yang berangkat pada 2023
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
- IAW Dorong BPK Audit Investigatif Penggabungan Mahram Haji di Jabar, Ini Masalahnya
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Jelang Musim Haji 2025, Pertamina Siapkan Ketersediaan 95.700 Kiloliter Avtur
- Travel Haji Nur Ramadhan Wisata Pastikan Perlindungan Jemaah
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024