Utusan PBB Sebut Konflik di Sudan Sudah Mengabaikan Norma
Selasa, 23 Mei 2023 – 23:00 WIB

Pemrotes berkumpul di luar gedung Kementerian Kehakiman Sudan sambil memegang bendera Sudan dan spanduk yang menuntut pembubaran Kongres Nasional, Jumat (1/11/2019). Foto: ANTARA/Anadolu Agency/am
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat, sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".
Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024. (dil/jpnn)
Selama berminggu-minggu, Sudan dilanda konflik antara tentara pemerintah dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
BERITA TERKAIT
- Dewan Pakar BPIP Djumala: KAA, Legacy Indonesia dalam Norma Politik Internasional
- Haidar Alwi: TNI-Polri Peringkat 5 Pasukan Penjaga Perdamaian Dunia
- PBB: Sudan Selatan di Ambang Jurang Kehancuran
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Tren Anak Muda Merintis Karier di Luar Negeri
- Blokade Israel Memperburuk Situasi Kemanusiaan di Jalur Gaza