Visa Pertanian Akan Jadi Bulan Desember, Padahal Selama Tiga Tahun Pemerintah Australia Tak Pernah Minta Nasihat

Di bulan Oktober 2018, PM Morrison berjanji untuk membuat visa pertanian, setelah desakan sejak lama dari sektor pertanian yang mengatakan tidak cukup tersedianya buruh pertanian di Australia.
Mereka mengatakan keberadaan buruh pertanian dari luar negeri akan membantu panen buah dan sayuran ketika diperlukan.
Mantan wakil perdana menteri dari Partai Nasional Michael McCormack dan Menteri Pertanian David berulang kali mengatakan jika visa pertanian adalah prioritas mereka.
Namun dalam Pemerintahan pusat beberapa politisi dari Partai Liberal sangat menentang usulan tersebut.
Kemudian Partai Nasional menggunakan momen perundingan dagang dengan Inggris guna memaksa PM Morrison mau mengeluarkan visa pertanian.
Sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas, warga Inggris tidak lagi harus bekerja selama 88 hari di kawasan regional jika mereka ingin memperpanjang visa jenis 'working holiday' (WHV).
Perjanjian perdagangan bebas dengan Inggris tersebut masih harus disahkan di parlemen, termasuk mencari dukungan dari Partani Nasional. Sebagai imbalannya, Menteri David dari Partai Nasional akan menagih janji PM Morrison untuk menyetujui visa pertanian yang baru.
"Ketika PM memberi janji kepada saya dan Partai Nasional bahwa dia akan memastikan adanya visa pertanian, saya percaya dengan janji yang diucapkannya," kata David kepada ABC.
Keberadaan visa khusus pekerja pertanian di Australia dipertanyakan oleh politikus setempat
- Apa Arti Kemenangan Partai Buruh di Pemilu Australia Bagi Diaspora Indonesia?
- Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Lagi Anthony Albanese
- Partai Buruh Menang Pemilu Australia, Anthony Albanese Tetap Jadi PM
- Korea Selatan dan Australia Ramaikan Semarang Night Carnival 2025
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Sepakat untuk Membangun Kembali Ukraina