Wa Ode Minta Menkeu Jadi Saksi Meringankan

"Artinya beberapa daerah yang dapat dan berapa angkanya, pemerintah kan. Sementara saya kan hanya anggota banggar," jelas Wa Odem.

Yang kedua, lanjut Wa Ode, dia meminta Dirjen Perimbangan Keuangan, Harry dan Direktur dana dan perimbangan Kemenkeu, Pramudjo juga dihadirkan. Sebab, ketika pembahasan DPPID, mereka bedua yang mengajukan rumus syarat untuk mendapatkan DPPID, yang kemudian melahirkan simulasi yang ditolak oleh Banggar.

Alasanya, imbuh dia, ketika pengajuan rumus itu DPPID menjadi temuan BPK RI dan dari tahun ke tahun disclaimer, tidak jelas kriteria dan tidak jelas alokasinya. Sehingga diajukan untuk dibuat kan rumus agar menjawab tuntutan teman-teman lembaga transparansi anggaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang disclaimernya DPPID ini.

"Nah itu yang saya minta dihadirkan dalam rangka perimbangan dan objektifitas terkait dengan tuduhan penyalahgunaan," jelas Wa Ode Nurhayati.