Wabah Virus Corona Meluas, Gerindra Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Perbaiki Komunikasi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik buruknya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah dalam menangani virus corona. Menurutnya, penutupan wilayah yang dilakukan sejumlah kepala daerah menjadi bukti bahwa ada yang salah dalam hubungan pusat-daerah.

Sebab diketahui, kewenangan penuh untuk melakukan lockdown dimiliki oleh presiden, bukan kepala daerah. "Kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda dalam menangani Covid-19, ada yang lockdown lokal-ada yang tidak, menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun kurang efektif. Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," ungkap Ahmad Muzani dalam siaran tertulis pada Selasa (31/3).

"Kami minta agar penanganan pemerintah daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dapat segera diselesaikan. Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," tambahnya.

Catatan kedua diungkapkan Muzani mengenai ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Pemerintah ditegaskan harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat dan tenaga medis lainnya.

Sehingga penanganan Covid-19 tersebut tidak terhambat oleh para dokter, perawat dan paramedis lainnya. "Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.

Catatan selanjutnya, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Mereka ditegaskannya harus diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat.