Wabup Dinonaktifkan, Pemerintahan Timpang
Sabtu, 26 November 2011 – 14:09 WIB

Wabup Dinonaktifkan, Pemerintahan Timpang
Ditambahkan Tajuddin Noor, banyak koordinasi pada kegiatan vertikal daerah, hasil pengawasan dan pemberdayaan perempuan serta pemuda tidak tergarap maksimal. Itu belum lagi masalah pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa.
”Yang penting, sulit daerah bergerak cepat dari keterpurukan jika bupati bekerja sendiri membangun daerah,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah HST IBG Dharma Putra mengatakan, berbicara dalam bingkai birokrasi, tugas-tugas dan pekerjaan sebenarnya sudah sangat ter-cover dengan baik. Namun jika berbicara tentang unsur politik dan hukum, Dharma memilih tidak berkomentar.
“Anda lihat sendiri, tugas daerah selama ini selalu selesai dan berjalan seusai rencana. Masyarakat jangan khawatir, pemerintah tetap berjalan sesuai rel yang telah ditentukan,” pungkasnya.
BARABAI – Sejak Faqih Jarjani dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri 26 November 2010 silam, kursi Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST)
BERITA TERKAIT
- 532 PPPK dan 43 CPNS Resmi Dilantik, Wali Kota Farhan Sampaikan Pesan Khusus
- Tes PPPK Tahap 2 Malinau Lancar, 9 Peserta tak Hadir Pada Hari Pertama
- Seleksi PPPK Tahap 2 Nunukan Siap Digelar, Jadwal & Lokasi Sudah Disiapkan
- Penemuan Mayat Dalam Kamar Kos di Cianjur, Ada Luka yang Bikin Curiga
- Mobil Barang Terlibat Tabrak Lari, Pengejaran Berlangsung Dramatis
- Pria Bandung Tewas di Kamar Indekos, Ada Luka di Kepala