Wabup Era Ungkap Dampak Outsourcing Honorer, Mengerikan!
jpnn.com, JAKARTA - Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menghapus honorer masih jadi pro dan kontra.
Dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah, yaitu pengangkatan CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan outsourcing, hanya satu yang dinilai pemerintah daerah paling aman.
"Rekrutmen CPNS itu paling aman bagi Pemda, ketimbang PPPK, apalagi outsourcing," kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada JPNN.com, Sabtu (11/6).
Dia mengungkapkan pengalihan pegawai non-ASN ke outsourcing akan berdampak besar, baik kepada honorer maupun Pemda.
Honorer yang biasanya mendapatkan gaji Rp 1 juta misalnya, ketika dialihkan ke outsourcing berpotensi dipotong.
Jadi, ujung-ujungnya malah membuat honorer tidak sejahtera.
Dari sisi Pemda, menurut Wabup Era, makin memperbesar anggaran.
Sebab, pengadaan tenaga outsourcing harus lewat tender, otomatis Pemda membayar lebih besar.
Wabup Era mengungkapkan keresahannya karena dampak outsourcing bagi honorer. Dampaknya mengerikan!
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- 389 PPPK 2023 Terima SK, Semuanya Tenaga Kesehatan
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Sesmenpora: PPPK Bukan ASN Nomor Dua
- Menteri Anas Singgung Lagi PPPK Part Time, 20% Jatah Guru Swasta
- 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Buka Data yang Bikin Kaget, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN