Wagub Jatim Dorong Kades Alokasikan Dana Desa untuk Turunkan Angka Stunting

Tidak hanya itu, Pemprov akan mendorong kepala desa agar menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting.

Dia meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan kepala desanya berkomitmen soal ini.

"Ini bukan soal takut, ini soal komitmen. Sudah ada buku panduan untuk Tahun Anggaran 2020, dana desa untuk kebutuhan kesehatan itu apa saja yang harus dilakukan. Itu harusnya dipenuhi. PDIT juga turun, kan?" katanya.

Dirjen PDT Samsul Widodo mengaku menginisiasi gerakan itu karena merasa resah terhadap penanganan stunting yang tidak spesifik.

"Kami merasa banyak yang bicara soal stunting, tetapi semua tentang kelembagaan, makro, kebijakan. Tidak ada langkah konkrie yang harus dilakukan di level desa. Sampai akhirnya saya bertemu Profesor Damayanti,” ujarnya.

Dia meyakini dana desa bisa dialokasikan untuk mendukung gerakan pencegahan stunting ini.

"Bisa dipakai untuk beli timbangan, alat ukur (untuk posyandu), bisa juga untuk makanan tambahan dan sebagainya," katanya.

Samsul mengatakan, pekan depan dia akan mengirimkan tim untuk mendiskusikan teknis rencana tindak lanjut penerapan gerakan ini di Jawa Timur.