Wah, Kandidat Ketum Golkar Ini Pede Banget

Wah, Kandidat Ketum Golkar Ini Pede Banget
Agung Laksono menghadiri acara deklarasi kesiapan Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon ketua umum dalam musyawarah nasional (munas) Golkar 2016, di Hotel Sahid Jakarta, Selasa (1/3). Foto: Fathra N Islam/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Setelah batal bertarung dalam musyawarah nasional (munas) Golkar di Bali tahun 2014 lalu, kini Airlangga Hartarto kembali menyatakan kesiapannya maju sebagai calon ketua umum PG dalam munas rekonsiliasi yang rencananya diadakan April 2016 nanti.

Ini disampaikan Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/3). Acara itu dihadiri Ketum Kosgoro 57 sekaligus Waketum Golkar Munas Riau, Agung Laksono, Anggota Wantim Mahadi Sinambela, serta mantan sekjen munas Ancol Zainuddin Amali.

"Saya siap bertarung di munas nanti," tegas Airlangga, pada acara yang dihadiri para pendukungnya. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengampanyekan visi misi Pembaruan, Kuat, Aspiratif.

Airlangga menyebutkan bahwa pencalonan ini bertujuan untuk mengembalikan Partai Golkar pada jalurnya sebagai partai karya kekaryaan. Ia memiliki visi mewujudkan Partai Golkar yang progresif melalui misi-pembaruan, kuat dan aspiratif.

"Visi dan misi tersebut dilandasi oleh pemikiran saya bahwa doktrin partai Golkar yaitu Karya Siaga Gatra Praja adalah keunggulan kompetitif partai yang apabila dilaksanakan secara progresif akan mempertajam fungsi dan peran aktif seluruh komponen partai untuk memposisikan peran partai Golkar sebagai partai Mitra Rakyat," jelasnya.

Penerima Satya Lencana Wira Karya ini memaparkan, visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuh agenda utama partai Golkar. Pertama, kaderisasi berbasis riset dan data. Kedua, akselerasi terhadap regenerasi kepemimpinan di jabatan-jabatan publik (melahirkan pejabat publik berkualitas).

Ketiga, rekrutmen kader yang berkesinambungan dan proses regenerasi yang alamiah. Keempat, perluasan akses dan peran perempuan dalam politik. Kelima menjangkau basis massa politik baru.

Keenam, melakukan desentralisasi peran dan kewenangan kepada struktur partai di daerah dan ketujuh, memiliki fungsi komunikasi politik yang efektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News