Wajib, 20 Persen Kursi untuk Mahasiswa Miskin

Nuh menjelaskan, perguruan tinggi BHMN juga harus memakai UU Keuangan dalam mengelola sistem keuangan kampus. Dalam draf aturan baru itu diatur bahwa pendidikan tinggi wajib memberikan 20 persen  kursi ke calon mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki potensi akademik tinggi. Selain itu, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan diberikan paling sedikit 20  dari jumlah peserta didik.

"PT juga wajib menjaring peserta didik baru sebesar 60 persen melalui penerimaan nasional. Namun persentase itu tidak termasuk yang melalui penelusuran minat dan bakat atau sejenisnya," imbuhnya.

Perubahan laun, jika dalam UU BHP ada Majelis Wali Amanat (MWA) dan Dewan Audit maka dalam revisi PP pasal 58D, organ pendidikan tinggi hanya terdiri dari rektor, senat universitas, satuan pengawasan dan dewan pertimbangan. Terakhir,  pola pengelolaan keuangan badan layanan umum,  diganti menjadi pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya dan ketentuan itu diatur oleh menteri. (cha/jpnn)