Wakil Ketua BURT DPR Nilai RS Siloam Ambon Layak Layani Peserta Jamkestama

jpnn.com, AMBON - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Bakri menilai RS Siloam Ambon sudah layak direkomendasikan menjadi RS rujukan peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini pejabat negara dan keluarganya.
Pada Jumat (26/11), BURT DPR yang dipimpin Bakri berkunjung dan menggelar pertemuan dengan direksi dan jajaran RS Siloam Kota Ambon, Maluku, yang merupakan RS provider PT Asuransi Jasindo.
Kunjungan ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan program Jamkestama bagi anggota DPR beserta keluarganya yang dijalankan RS provider Jasindo.
"Dari materi diskusi pertemuan yang kita lakukan, pelayanan Rumah Sakit Siloam kepada anggota DPR maupun keluarganya sudah sesuai seperti yang diharapkan dari rumah sakit provider Jamkestama,” ujar Bakri melalui keterangan yang diterima Sabtu (27/11).
Karena itu, dia berharap ke depan untuk rumah sakit bisa menjalin komunikasi dengan anggota DPR agar mereka mengetahui di dapil mereka masing-masing terdapat rumah sakit yang bisa menjadi rujukan asuransi,” tutup legislator dapil Jambi ini.
Dalam kunjungan tersebut, Bakri juga memperoleh informasi sudah tidak kasus Covid-19 di Ambon.
“Mudah-mudahan penanganan (Covid-19) ini bisa betul-betul dilaksanakan terus dalam situasi hati-hati,” ujar legislator asal Dapil Jambi itu. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Bakri menilai pelayanan RS Siloam kepada anggota DPR maupun keluarganya sudah sesuai seperti yang diharapkan dari rumah sakit provider Jamkestama
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Wujudkan Kepedulian Sosial, Asuransi Jasindo Salurkan Bantuan Sarana Prasarana
- Otoritas Gaza Tuduh Israel Tangkap 360 Tenaga Kesehatan
- Jadi Ketua Pepadi Kabupaten Bandung, Ahmad Najib Siap Lakukan Inovasi Seni Pedalangan
- Waduh, 2 Jarum Utuh Tertinggal di Tubuh Gladys Pascaoperasi di MRCCC Siloam Semanggi
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024