Wakil Ketua DPR Bela Peraturan Menag-Mendagri

Namun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, sebenarnya persoalan bukan disebabkan oleh PBM, tetapi penerapan di lapangan. Menurut Gamawan, PBM sudah secara rinco mengatur mekanisme pemberian izin tempat ibadah yang kini merupakan kewenangan kepala daerah.

"Di situ (PBM) secara rinci sudah dijelaskan bagaimana mekanisme pendirian rumah ibadah. Kelihatan masalahnya bukan soal aturannya, tapi pada pelaksanaannya," ulasnya.(ara/jpnn)