Wakil Ketua DPR Menilai Soal Deforestasi Butuh Kajian Mendalam

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang menyebut pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan kajian mendalam.
"Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya baik, tapi memang kita nanti perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon," ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu melalui keterangan yang diterima Minggu (7/11).
Dia menyampaikan persoalan emisi bukan hanya menyangkut Indonesia saja yang terkena dampaknya, tetapi juga berdampak bagi dunia luar.
“Karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia luar," tambah politisi Partai Gerindra itu.
Diketahui, dalam pertemuan bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) pada Selasa (2/11), Menteri Siti mengungkapkan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.
“Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi,” kata Menteri Siti.
Menteri Siti dalam pernyataannya menjelaskan memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil.
Sebab, setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi UUD untuk melindungi rakyatnya. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Menteri LKH Siti Nurbaya Bakar terkait deforestasi
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Dasco Dinilai Tunjukan Gaya Kepemimpinan DPR yang Aspiratif
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- MK Melarang Institusi Menjadi Pelapor Kasus Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Pimpinan DPR
- Soal Program Kirim Pelajar Bermasalah ke Barak, Dasco: Harus Dikaji Dahulu