Wakil Ketua MPR Apresiasi Terobosan Kemenag Lewat Sistem Informasi Masjid

“Sehingga nanti bantuan rumah ibadah itu bisa diperuntukkan bagi seluruh rumah ibadah umat beragama, bukan hanya Islam. Seperti halnya kami mendorong biaya operasional tempat ibadah yang diberlakukan di Jakarta dan berlaku untuk semua rumah ibadah, Islam maupun non-Islam secara proporsional,” ungkap HNW.

Praktik seperti itu, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, layak dilaksanakan di negara Pancasila yang berkeadilan sosial.

Dia menegaskan negara harus bisa memberi advokasi serta layanan bagi seluruh umat beragama secara adil sehingga seluruh umat begarama dan rumah beribadah bisa turut menguatkan praktik kehidupan beragama, dan menguatkan pengamalan Pancasila.

“Kalau ada agenda kenegaraan, seperti Pemilu 2024, tempat ibadah harusnya ikut menyukseskan, dan menjadi bagian yang mencerdaskan umat, berorientasi kepada yang makruf, meninggalkan yang mungkar. Tidak menjadi anti sosial, tetapi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan yang lebih besar," terangnya.

Selain itu, kata HNW lagi, tempat ibadah juga harus mengedepankan sikap kolaboratif, menjaga dan menguatkan persaudsraan sebangsa dan negara.

"Dengan begitu partisipasi umat akan lebih positif, dan kualitas bernegara akan menjadi lebih baik, demokratis, maju dan berkah," ujar HNW. (mrk/jpnn)