Warga Bekasi Minta Ahok Bangun Sekolah Bertaraf Internasional

Warga Bekasi Minta Ahok Bangun Sekolah Bertaraf Internasional
Truk milik Pemprov DKI mengangkut sampah warga ibu kota ke TPST Bantargebang. Foto: dok jpnn

jpnn.com - BEKASI-Merasa dirugikan Pemprov DKI, warga tiga kelurahan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, menuntut kompensasi. Tidak tanggung-tanggung, mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) membangun sekolah bertaraf internasional.

Tiga kelurahan itu adalah Cikiwul, Sumurbatu dan Ciketing Udik. Warga merasa sekolah bertaraf internasional adalah kompensasi yang setimpal untuk penderitaan mereka selama bertahun-tahun hidup bertetangga dengan ratusan ton sampah warga ibu kota.

”Permintaan pembangunan gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK dengan standar internasional di Bantargebang ini merupakan salah satu poin dari lima poin yang warga inginkan,” terang Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) Bantargebang, Abdul Somad, Kamis (13/10).

Poin lainnya adalah pembebasan seluruh biaya operasional sekolah. Lalu, penyediaan sarana angkutan bus sekolah di masing-masing kelurahan, serta pengadaan program beasiswa untuk siswa berprestasi ke jenjang universitas.

Terakhir, penyelenggaraan program kejar paket A,B dan C secara gratis yang juga diperuntukkan bagi warga Bantargebang yang tidak bisa membaca dan menulis. 

”Kami minta Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi mendengar keinginan kami itu. Selama 30 tahun keberadaan TPST Bantargebang, bantuan pendidikan tidak pernah dirasakan warga,” kata Abdul juga.

Data yang dimiliki Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) Bekasi, di Kecamatan Bantargebang terdapat 26 sekolah dasar (SD) yang terdiri dari 16 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta. Di sana juga terdapat tujuh SMP (dua negeri dan lima swasta). 

Sedangkan untuk sekolah menengah di sana terdapat satu SMA Negeri serta empat SMK yang terdiri dari satu SMK negeri dan tiga SMK swasta. Selama ini, kata Abdul juga, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat kelurahan hanya fokus pada sektor pembangunan fisik. 

BEKASI-Merasa dirugikan Pemprov DKI, warga tiga kelurahan di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, menuntut kompensasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News