Warning dari Sultan Buat Kemendikbud Terkait Seleksi PPPK 2021
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewaspadai praktik calo dalam proses seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021.
“Perlu membangun sistem dalam proses seleksi PPPK agar berjalan transparan, adil, bersih, dan demokratis,” ujar Sultan dalam keterangan persnya, kemarin.
Menurut Sultan, perekrutan PPPK merupakan salah satu program pemerintah dalam memenuhi harapan para guru honorer atau tenaga pendidik selama ini.
“Jadi, upaya yang berpotensi mereduksi semangat (transparan, red) harus dapat diantisipasi,” tegas Sultan.
Senator muda dari Provinsi Bengkulu ini menilai perekrutan PPPK tahun ini sebagai momentum untuk mengukur kompetensi, kapasitas serta integritas tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Jadi, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui calo dan modus lainnya yang dapat merusak hak-hak peserta seleksi harus dapat dihindari,” ujar Sultan.
Eks Wakil Gubernur Bengkulu ini mengatakan pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik dengan mematuhi aturan baku, hukum, regulasi, petunjuk dan prosedur yang berlaku terkait rekrutmen PPPK.
“Ini penting agar masyarakat menilai pemerintah berkomitmen menjalankan mandatnya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Sultan.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Sultan B Najamudin mengingatkan Kemendikbud untuk mewaspadai praktik yang dapat mereduksi semangat transparansi dalam proses seleksi PPPK 2021.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Bertemu PM Korsel, Ketua DPD RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 8 Persen Tercapai
- Bertemu Utusan Rusia, Sultan Membahas Kerja Sama Strategis Pertahanan Hingga Pertanian
- Inovasi Kemandirian Kesehatan: Nucleopad, Solusi Cepat untuk Deteksi Penyakit Infeksi
- Dana Padanan Kedaireka Dukung Inovasi Kendaraan Listrik Demi Kemandirian Bangsa
- DPD RI Dorong Kolaborasi Keterlibatan Investasi BUMN dan Swasta Atas Pembangunan Pendidikan di Daerah
- Soal Nasib Honorer yang Tak Lulus Seleksi PPPK 2024, Lalu Wardihan Bilang Begini