Wasekjen PKB Usul Rembuk Nasional Selesaikan Isu Penundaan Pemilu 2024
Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66,3 persen," ungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat membeberkan temuan terbaru pihaknya, Kamis.
Namun, dalam survei yang sama menyatakan responden banyak yang menolak usul penundaan Pemilu 2024 seperti dikemukakan elite parpol.
Sebanyak 70,7 persen responden menginginkan Presiden Jokowi tetap mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu karena Covid-19 belum mereda.
Hanya 20,3 persen responden yang merasa sepakat Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya karena pandemi belum berakhir di tanah air. Sisanya 9 persen menyatakan tidak tahu.
Kemudian dalam survei yang sama menyatakan bahwa sebanyak 68,1 persen responden ingin Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu soal pemulihan ekonomi.
Sebanyak 24,1 persen responden menyatakan jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang demi memulihkan perekonomian akibat pandemi. Sisanya 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Selanjutnya sebanyak 69,6 persen responden tetap ingin Jokowi mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu terkait pembangunan IKN Nusantara.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luqman Hakim mengusulkan rembuk nasional yang dihadiri ketum parpol politik hingga presiden menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
- PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Cakada se-Indonesia
- Yorrys Anggap Sinergisitas Antarpejabat Bisa Menjawab Tantangan di Papua
- Kejaksaan Eksekusi Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024
- Pilkada 2024: Kaesang Masuk Bursa Calon Wali Kota Bekasi
- PPP Punya Bukti, 190 Ribu Suara Partai Hilang di Papua Tengah
- Serius Maju Pilkada Seram Bagian Timur, Tokoh Muda Ini Hadiri Acara Taaruf Bacakada PKB