Wasekjen PKB Usul Rembuk Nasional Selesaikan Isu Penundaan Pemilu 2024
Kamis, 03 Maret 2022 – 22:14 WIB
Sebanyak 22,3 persen responden merasa jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang karena harus memastikan pembangunan IKN Nusantara. Sisanya 8,1 persen menjawab tidak tahu.
"Berdasarkan temuan survei, penundaan pemilu bisa kami simpulkan ditolak oleh mayoritas warga," beber Djayadi. (ast/jpnn)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luqman Hakim mengusulkan rembuk nasional yang dihadiri ketum parpol politik hingga presiden menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Cakada se-Indonesia
- Yorrys Anggap Sinergisitas Antarpejabat Bisa Menjawab Tantangan di Papua
- Kejaksaan Eksekusi Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024
- Pilkada 2024: Kaesang Masuk Bursa Calon Wali Kota Bekasi
- PPP Punya Bukti, 190 Ribu Suara Partai Hilang di Papua Tengah
- Serius Maju Pilkada Seram Bagian Timur, Tokoh Muda Ini Hadiri Acara Taaruf Bacakada PKB