Yakin Raker Gabungan tak Bisa Selesaikan Masalah Honorer K2
jpnn.com, JAKARTA - Rapat kerja gabungan tujuh komisi (I, II, IV, VIII, IX, X, XI) DPR RI yang digelar senin (23/7) dinilai tidak akan bisa menyelesaikan masalah honorer K2 (kategori dua), terutama usia di atas 35 tahun. Ini lantaran ada UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi penghalangnya.
"Masalah honorer K2 enggak akan bisa selesai hanya dengan keputusan bersama tujuh komisi dan pemerintah. Mau selesai bagaimana bila UU ASN belum direvisi," kata Bambang Riyanto, anggota Badan Legislasi (Baleg) kepada JPNN, Senin (23/7).
Sangat sulit bila pengangkatan honorer K2 ditempuh lewat keputusan presiden. Keppres hanya bisa diterbitkan untuk hal-hal urgen.
"Bicara K2 ini jangan parsial, K2 itu ada tenaga kesehatan, pendidik dan kependidikan, teknis lainnya. Kalau hanya prioritas pada kesehatan dan pendidik, unsur keadilannya di mana karena mereka juga mengabdi," tuturnya.
Politikus Gerindra ini meminta pemerintah serius menyelesaikan masalah K2 dengan mempercepat pembahasan revisi UU ASN. Tanpa revisi, rapat berkali-kali pun tidak akan bisa memutuskan honorer K2 di atas 35 tahun diangkat jadi CPNS.
BACA JUGA: Wali Kota Cantik Curhat ke Jokowi soal CPNS dan Honorer
Raker gabungan tujuh komisi yang digelar tertutup di Ruang Bamus Komisi II DPR hari ini dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menpan-RB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkes Nila F Moeloek. (esy/jpnn)
Raker gabungan tujuh Komisi di DPR hari ini digelar untuk membahas penyelesaikan masalah honorer K2.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Ratusan PPPK Ikut Orientasi, Sekda Titip Pesan, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Honorer jadi PPPK 2024: Pemkot Berkomitmen Tidak Ada Satu pun Tertinggal, Alhamdulillah
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Honorer K2 Meninggal Sesaat sebelum Penyerahan SK PPPK, Bagaimana Hak-haknya sebagai ASN?
- Honorer Lulusan SD/SMP Diangkat PPPK 2024, Keseriusan Pemda Diuji
- 5 Permintaan Pimpinan Honorer & PPPK kepada Pemerintah, Semuanya Penting