Yakinlah, Prajurit TNI Pasti Netral

jpnn.com - BANDA ACEH - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan akan menindak prajurit TNI yang tidak netral dalam pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Yakinlah TNI pasti netral dan yang tidak netral akan ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Panglima TNI saat kunjungan pada acara Safari Ramadan di Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Jumat (17/6).
Menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh yang akan dilaksanakan pada 2017, TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah kepada Kepolisian. Kemudian Kepolisian berdasarkan analisa dan sebagainya meminta BKO apabila diperlukan.
“Undang-Undang mengatakan bahwa TNI memberikan bantuan kepada Kepolisian atas permintaan Kepolisian, jadi kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar Undang-Undang,” tegas Panglima TNI.
Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sudah mengatur tugas perbantuan itu. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
Panglima TNI meyakinkan bahwa Pilkada Aceh akan selesai dengan aman. “Saya senang melihat di sini situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi. Kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi,” ujar Panglima TNI.(fri/jpnn)
BANDA ACEH - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan akan menindak prajurit TNI yang tidak netral dalam pelaksanan pemilihan kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK