Yakinlah, Prajurit TNI Pasti Netral
jpnn.com - BANDA ACEH - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan akan menindak prajurit TNI yang tidak netral dalam pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Yakinlah TNI pasti netral dan yang tidak netral akan ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku," tegas Panglima TNI saat kunjungan pada acara Safari Ramadan di Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Jumat (17/6).
Menjelang pelaksanaan Pilkada Aceh yang akan dilaksanakan pada 2017, TNI akan melakukan pengamanan berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah kepada Kepolisian. Kemudian Kepolisian berdasarkan analisa dan sebagainya meminta BKO apabila diperlukan.
“Undang-Undang mengatakan bahwa TNI memberikan bantuan kepada Kepolisian atas permintaan Kepolisian, jadi kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar Undang-Undang,” tegas Panglima TNI.
Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI sudah mengatur tugas perbantuan itu. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
Panglima TNI meyakinkan bahwa Pilkada Aceh akan selesai dengan aman. “Saya senang melihat di sini situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi. Kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi,” ujar Panglima TNI.(fri/jpnn)
BANDA ACEH - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan akan menindak prajurit TNI yang tidak netral dalam pelaksanan pemilihan kepala
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Pengamat Sebut Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polri Penting Diungkap, Singgung Pembinaan Mental