Yasonna Bantah Ada Perpres untuk Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan pemerintah tidak pernah memiliki rencana membuat Peraturan Presiden (perpres) untuk Golkar seperti yang diberitakan media massa Selasa (17/3) kemarin.
Menurutnya, perpres yang dimaksudnya adalah untuk konteks isu yang berbeda. Yaitu isu mengenai rencana pembebasan visa untuk Tiongkok.
"Perpres itu bukan untuk Golkar. Masa untuk masalah Golkar pakai Perpres," ujarnya saat dihubungi wartawan.
Kabar rencana penerbitan perpres itu muncul dari wawancara media dengan Yasonna di Istana Kepresidenan, Selasa (17/3) kemarin. Saat ditanya kapan akan mengesahkan kepengurusan Golkar, Yasonna menjawab sudah melaporkan ke presiden dan perpresnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat.
Atas kesalahpahaman ini, Yasonna kembali menegaskan pembicaraannya terkait dua isu yang berbeda. Ia juga memastikan presiden tidak akan ikut campur dalam pengesahan kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Kalau untuk masalah Golkar, saya hanya lapor. Tapi untuk segala tanggung jawab, ada pada saya," tandasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan pemerintah tidak pernah memiliki rencana membuat Peraturan Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Petinju Asal Sumba Ini Gagal Menjadi Tamtama TNI AD
- Minerva Taran Optimistis Raih Suara Terbanyak di Munas II PPJI 2024
- Pasutri Pengendara Motor Dihantam KA Sembrani, Satu Orang Tewas
- Kemendikbudristek: Semester II 2024/2025 Semua Prodi Gunakan Penomoran Sertifikat Profesi Nasional
- Bareskrim Bekuk 2 Pelaku Kejahatan Siber yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar
- RI-Austria Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pengembangan BLK Maritim di BBPVP Makassar