Yusril : Mana Ada Sih Pengusaha yang Nggak Curang

Seharusnya, tutur Yusril, pasal pidana adalah alternatif terakhir. Jika itu berkaitan dengan Pilkada maka seharusnya diproses sesuai undang-undang nomo 32 tahun 2004. Panwaslu pun, sambungnya, dapat mengaudit jika ada kelebihan sumbangan.Jika hukum, asal memberikan hukuman, kata dia, negara ini akan rusak karena hukum itu sendiri.

"Kalau pengusaha sampai dipenjarakan gara-gara ini susah. Karena pengusaha enggak muncul tiba-tiba. Enggak kayak jadi profesor yang sekolah dapat titel. Kadang-kadang jadi pengusaha butuh beberapa generasi. Kalau ditangkapi seperti ini, pengusaha, perusahaannya bisa bangkrut. Tidak terurus, hancur, lalu pengangguran terjadi, negara tidak mendapat pajak, keresahan terjadi di daerah, maling menjadi jadi. Hukum harus bijak," pungkasnya. (flo/jpnn)