Yusril Sentil JK: Demokrasi Bagaimana yang Mau Dijalankan?

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut demokrasi Indonesia terancam.
Bagian pernyataan JK yang dikritisi Yusril ialah, "Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh." Penggalan kata yang disampaikan JK itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara PKS secara virtual pada Jumat (13/2) kemarin.
Yusril menanyakan kepada JK, konsep demokrasi bagaimana yang harusnya diterapkan negara di Indonesia ini. Sebab, demokrasi yang kebablasan akan membawa Indonesia runtuh.
"Persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan. Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep enggak selesai-selesai," kata Yusril dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/2).
Ketua Umum PBB itu juga menyatakan, sistem dan perincian pelaksanaan pemilu lima tahun sekali sifatnya bongkar pasang. Begitu juga sistem kepartaian.
"Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata Yusril.
Oleh karena itu, Yusril menilai konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan. Tujuannya cuma satu, yaitu melanggengkan kekuasaannya sendiri.
"Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir. Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru, kekuatan uang dan modal," jelas Yusril.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut demokrasi Indonesia terancam.
- Forum Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran bin Jokowi, Pengamat: Ekspresi di Negara Demokrasi
- Jokowi Tempuh Jalur Hukum Perihal Tudingan Berijazah Palsu, Pengamat Politik Boni Hargens: Ini Pelajaran Berdemokrasi
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Ini Kata Menko Yusril soal Kasus Suap Hakim Rp 60 Miliar
- Menko Yusril Pastikan RI Lindungi WNI yang Hadapi Masalah Hukum di Luar Negeri
- JK Puji Peran Prof Deby Vinski dalam Membawa Harum RI ke Panggung Kedokteran Dunia