Zulkifli Hasan Heran Data Senpi Bisa Berbeda-beda
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mempertanyakan kenapa data soal isu pembelian 5.000 senjata api yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menkopolhukkam Wiranto, Polri dan Badan Intelijen Negara berbeda-beda. Karena itu, Zul mengingatkan institusi berwenang harus benar-benar menjelaskan kepada publik.
"Jangan simpang siur seperti sekarang. Menkopolhukkam bilang begini, panglima bilang begini, Polri bilang begini, BIN bilang begini. Ini bagaimana?" kata Zulkifli usai memberikan sosialisasi 4 Pilar di kalangan Badan Koordinasi Mubalig Indonesia (Bakomubin) di gedung MPR, Jakarta, Selasa (26/9).
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengajak membayangkan betapa simpang siurnya informasi yang disampaikan ke publik itu. Ini tentu akan menimbulkan beragam pertanyaan di benak publik apa yang sebenarnya terjadi dengan institusi negara.
"Bayangkan kalau ini berbeda-beda, rakyat akan bertanya-tanya,” ujar Zul.
Karena itu, Zul menyarankan pemerintah agar duduk bersama menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan kepada publik dengan sebaik-baiknya.
“Menurut saya sama-sama pejabat negara duduk bersama dan bicarakan. Pindad ini datanya, TNI ini datanya, polisi ini datanya," kata dia mengingatkan.
Yang jelas, kata Zul, kalau memang benar ada pembelian senjata api ilegal, jangankan dalam jumlah banyak, satu saja harus diproses.
"Itu kalau benar ilegal. Tapi ini kan masih pro dan kontra dan mengatakan berbeda-beda," ujarnya.(boy/jpnn)
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mempertanyakan kenapa data soal isu pembelian 5.000 senjata api yang disampaikan Panglima TNI
Redaktur & Reporter : Friederich
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Berpeluang dapat THR? Ketua MPR Berikan Usul Penting
- Pemakzulan Presiden Jokowi Dinilai Tak Punya Landasan Konstitusional Kuat
- Perayaan Natal DPR/MPR/DPD Mempererat Tali Kasih Persaudaraan Menjelang Pemilu 2024
- Siti Fauziah Pastikan Media Informasi MPR Mengikuti Perkembangan Teknologi Informasi
- Yandri Susanto: Pemprov Seharusnya Bantu Pembangunan Asrama Haji Banten
- MPR Sosialisasi Empat Pilar, Singgung Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023