Zulkifli Merasa Kasihan ke Jokowi soal Isu TKA Tiongkok
jpnn.com - JPNN.Com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyesalkan sikap para menteri di Kabinet Kerja yang tak maksimal membantu Presiden Joko Widodo. Sorotan Zulkifli soal itu tertuju pada persoalan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok.
Zulkifli mengatakan, Jokowi -sapaan akrab Presiden Joko Widodo- terpaksa turun tangan langsung menjelaskan isu TKA ilegal kepada masyarakat. Padahal, penjelasan itu bisa disampaikan para pembantunya di kabinet kerja.
"Semua isu presiden yang menjelaskan. Kita mengkritik, di mana pembantu presiden? Ada menteri-menteri, menko (menteri koordinator, red), ada pemerintah daerah, gubernur, bupati. Kan TKA tidak hanya di Jakarta, dimana-mana,” ujar Zulkifli saat menggelar konferensi pers catatan akhir tahun 2016 di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).
Menurutnya, tak semua persoalan harus ditangani langsung oleh presiden. “Kasian presidennya," sambung politikus PAN yang juga ketua MPR RI itu.
Yang lebih disayangkan, sambung Zulkifli, justru saat Presiden Jokowi sudah memberi klarifikasi ke publik, isu soal TKA ilegal malah semakin berkembang luas. Dalam pengamatan Zulkifli, para menteri justru bertindak telat.
“Presiden sudah ngomong, baru mencak-mencak. Kan bagaimana gitu," ujar mantan menteri kehutanan itu menyindir salah satu menteri di Kabinet Kerja yang menggelar inspeksi mendadak (sidak) sembari marah-marah di sebuah pabrik yang mempekerjakan TKA Tiongkok.
Karena itu, PAN mengharapkan para menteri di Kabinet Kerja menunjukkan kinerja yang baik. Apa pun yang menjadi keluhan publik, sambung Zulkifli, harus segera direspons oleh para menteri sebagai pembantu presiden.
Zulkifli juga meminta Presiden Jokowi menegur menterinya yang kurang cekatan dalam menangani persoalan yang ada. "Jangan asyik sendiri, larena menteri-menteri pembantu presiden," pintanya.
JPNN.Com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyesalkan sikap para menteri di Kabinet Kerja yang tak maksimal membantu Presiden Joko Widodo. Sorotan
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis
- MK Tolak Dalil Jokowi Dukung Gibran dan Lakukan Nepotisme