Industri Jumat, 04 September 2020 – 16:10 WIB
Faisal Basri: Banyak Pabrikan Rokok Asing yang Bayar Tarif Cukai Rendah
Pabrikan rokok asing berskala global menahan produksinya agar terhindar dari membayar tarif cukai yang lebih tinggi.
Kebijakan IHT tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan yang ada, seperti sektor kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian dan perdagangan.
Pabrikan rokok asing berskala global menahan produksinya agar terhindar dari membayar tarif cukai yang lebih tinggi.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak simplifikasi cukai rokok pada 2021 mendatang, yang dinilai hanya akan menguntungkan satu…
Rencana pemerintah untuk menyederhanakan cukai rokok mendapat pertentangan dari sebagian pelaku di Industri Hasil Tembakau (IHT).
Bea Cukai terus menekan jumlah peredaran rokok ilegal melalui operasi khusus di berbagai provinsi.
Dari data yang diperoleh Bappenas, saat ini anak-anak masih bisa mengakses rokok secara bebas dan terbuka. Padahal seharusnya…
Pemerintah diharapkan lebih serius mengurusi industri tembakau, karena di sisi lain, pemerintah juga menerima hasil yang cukup besar…
Kenaikan tarif cukai juga terkait dengan penyerapan tenaga kerja di industri hasil tembakau (IHT) yang harus dijaga.
Rencana penerapan simplifikasi penarikan cukai pada 2021 mendatang dinilai bakal merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.
Selain pengendalian, kebijakan simplifikasi tarif cukai juga akan memberikan optimalisasi pada negara.
Simplifikasi cukai ini mampu menutup celah di mana pabrikan besar bermain di golongan yang seharusnya dimanfaatkan untuk pabrikan…
Rencana RPJMN harus diubah karena dinilai akan mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional.
Hadirnya simplifikasi tarif cukai dinilai bakal mengancam nasib para pelaku sektor IHT.
Simplifikasi atau penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, sehingga Jaminan Kesehatan…
GAPPRI menuturkan ada beberapa klausul yang mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.
WHO menilai kebijakan yang juga tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi pilihan yang tepat…
Kebijakan kenaikan dan simplifikasi (penyederhanaan) cukai hanya akan berdampak pada turunnya harga tembakau di tanah air yang merugikan…
Kebijakan cukai rokok jangka panjang tetap diperlukan untuk membangun iklim usaha yang baik, transparan dan memberikan kepastian hukum.
Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan, potensi kehilangan penerimaan negara dari PPh badan industri rokok pada 2020 mencapai Rp…
Perubahan pola konsumen beralih ke rokok yang terjangkau harganya, dan yang dikhawatirkan mereka beralih ke rokok illegal.
Jajaran Bea Cukai menggencarkan pemberantasan peredaran rokok ilegal pada masa pandemi dengan melibatkan TNI.