Di era pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan di Papua sangat pesat, bahkan lebih maju dari negara-negara pasifik.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus.
Dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969, rakyat Papua memutuskan secara aklamasi bergabung dalam wilayah NKRI.
Prof Imron Cotan menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) Papua sangat berdampak positif.
Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi pembangunan di Papua banyak kendala, salah satunya korupsi.
Pemerintah menyebut kebijakan Otsus Papua tidak diperpanjang. Mengapa tidak diperpanjang? Berikut penjelasan dari Mahfud MD.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat memiliki tujuan sangat efektif.
Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dianggap belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
JPNN.com 
