Pilkada Rabu, 01 Juli 2020 – 05:06 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Bicara soal Pelaksanaan Pilkada
Keputusan melanjutkan tahapan pilkada serentak sudah sesuai dengan garis besar rambu-rambu konstitusional.
Sejumlah pakar hukum menegaskan bahwa pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) bank hanya bisa dipidana jika penyidik dapat membuktikan adanya…
Keputusan melanjutkan tahapan pilkada serentak sudah sesuai dengan garis besar rambu-rambu konstitusional.
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid bakal membahas Rancangan Undang-Undang Haluan…
Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut menyoroti dari batalnya diskusi, bertema 'Meneruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau Dari…
Tiga pakar hukum terkemuka Amerika Serikat menilai Presiden Donald Trump layak dimakzulkan karena menggunakan kekuasaannya untuk memaksa Ukraina…
Pakar hukum tata negara (HTN) Margarito Kamis menyatakan, dalam situasi sekarang ini tidak ada alasan menolak pelantikan presiden…
Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Zeravianus Usfunan menilai pasal-pasal dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber)…