Rekat Indonesia secara konsisten mendesak pemerintah untuk menindak keras pelaku korupsi.
Meminta Presiden Jokowi agar segera menindaklanjuti rencana aturan hukum yang seberat-beratnya kepada koruptor yaitu dengan hukuman mati.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa ASABRI…
Jaksa Agung Burhanuddin mengakui ada beberapa ganjalan dalam penerapan hukuman mati untuk koruptor.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor perlu dikaji secara bersama agar upaya mencegah…
Firli Bahuri mendukung wacana Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengkaji hukuman mati kepada para koruptor.
Ketua KPK Filri Bahuri memberikan penekanan soal dugaan rasuah yang menjerat Mensos Juliari P Batubara dkk.
Menurut Mahfud RKUHP bisa diselipkan ketentuan yang memungkinkan hukuman mati untuk koruptor.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani menuturkan pengaturan hukuman mati bagi para koruptor sudah diatur dalam…
Dalam ketentuan di Undang-undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ada syarat seorang koruptor bisa divonis mati.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, setuju dengan keinginan Presiden Jokowi mewacanakan hukuman mati bagi terpidana…
Komnas HAM juga beberapa kali ikut konferensi internasional yang juga menolak hukuman mati.
Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding, mengatakan jika Jokowi mau menerapkan hukuman mati koruptor, seharusnya pemerintah menginisiasi Undang-undangnya…
Presiden Jokowi sempat mewacanakan hukuman mati koruptor dengan suatu kondisi tertentu
Presiden Jokowi mewacanakan hukuman mati bagi koruptor dengan suatu kondisi tertentu, namun pengamat pesimis atas wacana ini.
Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan Presiden Jokowi ihwal hukuman mati bisa diterapkan untuk koruptor kalau masyarakat berkehendak, merupakan…
JPNN.com 
