Revisi PP 109 Dinilai Tambah Membebani Industri Hasil Tembakau
Ekonomi Jumat, 18 September 2020 – 04:26 WIB
Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami tekanan yang luar biasa dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Industri Hasil Tembakau (IHT) mengalami tekanan yang luar biasa dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Celah lain pada kebijakan cukai rokok yaitu masih dimungkinkanya produsen rokok menjual produknya di bawah 85% harga jual…
Kebijakan IHT tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan yang ada, seperti sektor kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian dan perdagangan.
Kebijakan cukai hasil tembakau tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar yakni pengendalian konsumsi, penerimaan negara dan juga mencakup…
Bea Cukai Singkawang dan Pemerintah Kota Singkawang bersepakat menjalin kerja sama dalam usaha mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Singkawang.
Rencana pemerintah untuk menyederhanakan cukai rokok mendapat pertentangan dari sebagian pelaku di Industri Hasil Tembakau (IHT).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta dua pabrik rokok ternama membeli tembakau dari petani lokal.
Pemerintah diharapkan lebih serius mengurusi industri tembakau, karena di sisi lain, pemerintah juga menerima hasil yang cukup besar…
Kenaikan tarif cukai juga terkait dengan penyerapan tenaga kerja di industri hasil tembakau (IHT) yang harus dijaga.
Rencana RPJMN harus diubah karena dinilai akan mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional.
Hadirnya simplifikasi tarif cukai dinilai bakal mengancam nasib para pelaku sektor IHT.
GAPPRI menuturkan ada beberapa klausul yang mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.
Mendorong kemajuan industri dalam negeri, Bea Cukai Madura berkomitmen merintis Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Pulau Madura.
Sejumlah kalangan mendukung rencana Kemenperin menetapkan standar produk untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya atau HPTL.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif yang berorientasi pada perlindungan konsumen.
Anggota Komisis XI DPR RI Musthofa mendukung Bea Cukai Jateng DIY membangun KIHT Terpadu.
Pandemi Covid-19 seakan tidak menghalangi Bea Cukai Madura untuk menginisiasi rapat terbatas bersama empat pemerintah kabupaten di Madura…
Para karyawan toko juga diedukasi untuk menolak pembeli yang belum berusia 18 tahun, serta para anggota APVI di…
Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah DIY mengajak pemerintah daerah untuk bersama membangun kawasan industri hasil tembakau (KIHT).
Pemulihan ekonomi nasional sangat bergantung pada keberhasilan pencegahan Covid 19.
Pemerintah diharapkan menciptakan peraturan dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional
