Tessa enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto.
Saksi fakta yang dihadirkan JPU KPK, yakni Hengky Pribadi mangkir dalam sidang lanjutan korupsi retrofit sistem sootblowing PLTU…
Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai puluhan miliar rupiah.
Ahmad Ali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda agenda pemeriksaan.
KPK terus memproses kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KPK terus mengusut kauss dugaan rasuah dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP).
Ini info terbaru dari KPK soal dugaan suap pemilihan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR dari unsur…
Massa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Selatan (Sumsel) sentil KPK dan PN Palembang belum hadirkan Hengky Pribadi ke…
Hasto mengungkapkan bahwa dirinya dimintai keterangan selama kurang lebih satu setengah jam secara efektif.
KPK tengah mengusut dugaan rasuah dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI.
KPK terus mengusut kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa kondisinya tetap baik meski berada dalam tahanan.
KPK terus mengusut dugaan tindak pidana rasuah dalam proyek digitalisasi SPBU periode 2018–2023.
Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno memenuhi panggilan penyidik KPK, Rabu (26/2).
Menurut Asep, laporan tersebut masih berada dalam tahap Pengaduan Masyarakat (DUMAS) atau Pelaporan Masyarakat (PLPM).
Dalam penyelidikan kasus ini, penyidik KPK telah menggeledah rumah Japto dan Ahmad Ali.
KPK terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Haniv disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
KPK terus mengusut kegiatan dugaan investasi fiktif di perusahaan BUMN tahun anggaran 2019.
Rosan terakhir melaporkan kekayaannya pada 21 September 2023 dengan total mencapai Rp 860,7 miliar.
KPK memanggil sejumlah bos perusahaan terkait kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
JPNN.com 
