Hukum Kamis, 07 Maret 2024 – 11:37 WIB
MK Tak Mau Lama-lama, Sengketa Pilpres Diputus 14 Hari
Suhartoyo mengatakan tenggat waktu 14 hari kerja sejatinya cukup singkat untuk memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Jusuf Kalla atau JK menyebut parlemen jalanan berpotensi terjadi jika kejanggalan pemilu 2024 tidak selesai secara konstitusional.
Suhartoyo mengatakan tenggat waktu 14 hari kerja sejatinya cukup singkat untuk memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
Pengamat politik menilai hak angket DPR hanya permainan politik sehingga bakal diladeni oleh Presiden Jokowi dan parpol koalisi…
Pemerintah patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Politikus PPP Muhammad Romahurmuziy menganggap putusan MK yang memerintahkan PT empat persen diubah sebagai kemenangan rakyat.
Mahkamah Konstitusi ditengarai sudah memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold 4 persen suara sah…
Yusril Ihza Mahendra menanggapi soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR, hingga wacana pemakzulan Jokowi. Ada…
Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pembela Keadilan (KaPK) menggelar aksi dukungan untuk eks Ketua MK Anwar…
Ternyata paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD beserta tim pemenangan sudah membentuk tim yang bersiap memperkarakan hasil pemilu.
Dosen ilmu politik di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Ucu Martanto menilai pilpres yang penuh kecurangan berdampak pada keabsahan…
Jika kecurangan di Pilpres 2024 terbukti terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), hasilnya berpotensi dibatalkan dan pencoblosannya bakal diulang
Mahkamah Konstitusi atau MK (MK) menggelar sidang uji materi atau Judicial Review tentang masa jabatan Notaris di Indonesia.
Koalisi masyarakat sipil terdiri dari Indonesia Food Security Review (IFSR), MAKSI, dan FOS, menyampaikan berkas permohonan judicial review…
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sampaikan seruan menjelang pesta demokrasi. Ingatkan penyelenggara pemilu 2024. Singgung dugaan kecurangan.
Presiden Jokowi terus mendapatkan sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok akademisi dan aktivis demokrasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis bacakan petisi yang menyoal ambisi kekuasaan Jokowi dan pencalonan Prabowo-Gibran di acara…
Saat ini sedang terjadi krisis etika dan genit hukum dalam dunia politik Indonesia.
Muhaimin Iskandar menyentil calon wakil presiden nomor urut 3 Gibran Rakabuming Raka terkait Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril mengatakan PPB memohon pengujian kepada MK agar MPR berwenang membuat Tap demi untuk menyelamatkan negara jika terjadi…
Senator asal Jambi Ria Mayang Sari mengapresiasi putusan MK yang menolak uji materi penghapusan kewenangan jaksa mengusut kasus…
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyurati PTUN terkait gugatan Anwar Usman.