Para honorer atau PTT masa kerja kurang 2 tahun akan dirumahkan, tetapi akan diseleksi lagi. Untuk apa?
Hasil audit dokumen persyaratan seleksi PPPK 2024 sudah diserahkan, sudah pasti ada honorer cemas.
Sejumlah pemda saat ini sedang melakukan pendataan tenaga honorer atau non-ASN, yang nantinya akan dipilah lagi.
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga merupakan ASN sebagaimana halnya PNS.
PHK honorer sudah terjadi di banyak pemda, politisi di Senayan khawatir pemutusan hubungan kerja juga menyasar PPPK.
Kabar terbaru bikin heboh, karena Guru PPPK tiba-tiba dimutasi jauh tanpa alasan yang jelas dan ada perbedaan SK…
Berikut ini pengakuan seorang honorer yang dirumahkan karena tertutup peluangnya untuk diangkat menjadi PPPK.
Di sejumlah pemda, alokasi anggaran untuk gaji PPPK masih menjadi masalah. Silakan bandingkan dengan kucuran DAU.
Jangankan berpeluang jadi PPPK 2024, ratusan honorer di daerah ini bahkan tidak dianggap.
Para honorer yang tidak lulus seleksi CPNS dan PPPK 2024 terus memperjuangkan nasibnya.
Berikut ini salah satu penyebab pelamar PPPK 2024 tahap 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS.
Ada jenis honorer yang tetap galau meski lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.
Muncul laporan masalah honorer curang yang lulus seleksi PPPK 2024 tahap 1, bakal diusut tuntas.
Para wakil rakyat di Senayan juga memasukkan masalah seleksi honorer jadi PPPK 2024 dalam daftar persoalan yang harus…
Ternyata masih ada pemda yang megap-megap menyiapkan anggaran gaji PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Saat ini sedang disiapkan peraturan gubernur atau pergub untuk pengangkatan ribuan honorer jadi CPNS dan PPPK.
Tenaga honorer di Kabupaten Serang menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.
Lima tersangka kasus suap seleksi PPPK sudah ditahan, termasuk Pak Kadis dan 2 kepala sekolah.
Para honorer yang keberatan dengan hasil pengumuman hasil kelulusan seleksi PPPK 2024 masih punya waktu melapor.
Sebanyak 2.000-an guru dan tendik honorer di Jabar belum diangkat sebagai PPPK. FKGH menuntut keseriusan pemerintah
Pak Deni mengatakan, PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, simak selengkapnya.
JPNN.com 
