Humaniora Selasa, 18 Februari 2025 – 15:10 WIB
Honorer Tak Lulus PPPK 2024 Diangkat jadi ASN Paruh Waktu, Kawal di Pemda
Honorer tak lulus PPPK 2024 diangkat ASN Paruh Waktu, kawal di Pemda masing-masing
Sebanyak 19 Event di kawasan Floratama (Flores, Alor, Lembata, dan Bima) akan menjadi daya tarik wisata yang mengisi Calender…
Honorer tak lulus PPPK 2024 diangkat ASN Paruh Waktu, kawal di Pemda masing-masing
Kemendagri memberikan petunjuk berkaitan dengan penganggaran gaji PPPK paruh waktu sebagai jawaban atas kebingungan yang dialami banyak pemda
Masuk tahun ketiga, pemda main mutasi PPPK, Menteri Mu'ti diminta untuk turun tangan
Pemda mengambil jalan pintas dengan mulai melakukan PHK honorer non-database BKN, khususnya masa kerja di bawah 2 tahun. Begini…
5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (8/2) tentang solusi untuk honorer gagal PPPK sudah ada, lima posisi ini bakal…
Banyak honorer teknis dan GTT diabaikan pemda, bagaimana masalah non-ASN bisa tuntas
Dalam inpres tersebut, Prabowo menghemat APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 306 triliun atau Rp 306.695.177.420.000.
BKN ungkap jumlah pemda yang telah mengajukan formasi tambahan PPPK 2024 untuk penuh waktu
Guna meningkatkan pendapatan asli daerah, Kemendagri mendorong pemda untuk menerapkan ETPD.
Robert menuturkan, partisipasi aktif Pemda dan desa dalam program MBG dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan utama…
MenPANRB Rini mendorong para kepala daerah bisa memastikan honorer atau tenaga non-ASN mengikuti seleksi PPPK tahap 2.
KemenPAN-RB menyiapkan optimalisasi di seleksi PPPK 2024 tahap 2, pemda diminta akomodasi honorer
Belum semua pemda mengumumkan kelulusan PPPK tahap I, apakah jadwal diundur? BKN beri informasinya
MenPAN-RB Rini mengambil sikap tegas terhadap Pemda yang mbalelo angkat honorer jadi PPPK & paruh waktu
Ini pesan Wamendagri Bima Arya kepada Pemda saat meninjau kawasan irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten…
Banyak laporan pemda masuk ke BKN, perankingan PPPK 2024 tahap 1 berubah, jadi ruwet
Komisi III DPRD Kota Bogor mengevaluasi kinerja akhir tahun untuk memastikan pengelolaan anggaran efektif.
Mendagri Tito menyayangkan ada program stunting dengan anggaran Rp 10 miliar, tetapi yang sampai ke rakyat cuma Rp…
Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib memiliki RTRW. RTRW juga harus disertai dengan RDTR yang mengatur secara…
ini arahan Mendagri Tito kepada pemda dalam Rakor Pengendalian Inflasi 2024 yang dirangkai dengan pembahasan percepatan penyusunan RTRW…