Sumaryoto Padmodiningrat mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan PP untuk menyetarakan status Perangkat Desa dengan ASN sama dengan guru honorer.
Mujito mengaku tak suka pemimpin yang ingkar janji, termasuk bila Presiden Jokowi tak menepati janji kampanyenya untuk mengangkat…
PPDI pernah menggelar aksi kepung Istana pada Selasa, 24/10/2017 dengan tuntutan agar diangkat jadi PNS. Pada 16 Agustus…
Menurut Mujito, aksi yang digelar saat masa pendaftaran capres untuk mengingatkan Jokowi agar merealisasikan janjinya, juga untuk menarik…
Menurut Totok, revisi peraturan tentang gaji Kades dan perangkat desa perlu mempertimbangkan dual hal, yakni kualifikasi Pendidikan dan…
Totok dan Mugiyono optimistis pemerintah terutama Presiden Joko Widodo akan mengabulkan permintaan agar penghasilan perangkat desa setara dengan…
Ribuan perangkat desa kecewa karena janji pemerintah untuk mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) belum terwujud.
Perangkat desa berharap Mendagri segera memberi solusi.
Keinginan massa perangkat desa ingin memperoleh penghasilan setara dengan PNS golongan IIa, tentu akan sangat dipertimbangkan oleh Kemendagri.
Memimpin aksi demo perangkat desa di depan Istana Merdeka, Gatot mengatakan, "Perangkat desa juga manusia, punya batas-batas kesabaran."
?Presiden Jokowi, kata Gatot, ketika itu tidak hanya berjanji mengangkat para perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Presiden Joko Widodo telah menjanjikan kepada para perangkat desa untuk diangkat menjadi PNS. Karena itu PPDI menagih janji…
Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia menyuarakan tuntutannya dari atas podium.
Ribuan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat agar diangkat…
Perangkat desa kini tidak lagi menuntut harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Aroma suap menyeruak dalam proses seleksi perangkat desa di sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal, Jateng.
Jumlah laporan masyarakat terhadap indikasi penyalahgunaan dana desa, belakangan ini meningkat.
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( UU Desa) belum berjalan baik.
JPNN.com 
