RUU KUHAP resmi disahkan sebagai aturan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklaim RUU KUHAP yang disahkan Selasa (18/11) ini banyak mendengar masukan masyarakat…
Komisi III DPR RI kembali mengelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak untuk mendapatkam masukan terkait…
Rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali menuai kritik
Prof Deding menambahkan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan political will Presiden…
Persidangan di Indonesia bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu seperti kasus anak, perceraian.
Advokat Juniver Girsang mengusulkan larangan ini bisa masuk dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyebut RUU KUHAP mengatur terobosan tentang lapor polisi visa medsos. Begini…
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan dalam revisi KUHAP diatur masyarakat dapat membuat laporan polisi melalui media sosial (medsos).
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini…
Akademisi Fakultas Hukum Unusia Erfandi menyoroti pengaturan penyidikan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hibnu mengatakan ada pemahaman yang keliru di draft Penjelasan revisi KUHAP yang menghapus kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara…
Revisi KUHAP harus mampu memperbaiki relasi dan keterpaduan, penyidik dan penuntut umum, khususnya koordinasi polisi dan jaksa.
Jika hanya di balik meja, kata Muzakir, maka jaksa tidak bisa mendalami perkara yang akan dituntutnya di pengadilan.
Revisi KUHAP diharapkan dapat menghapus masalah yang terjadi secara faktual di proses penyidikan
Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (gakkum).
Unimuda Sorong menggelar kuliah umum membahas penerapan asas dominus litis dalam RUU Kejaksaan dan KUHAP, Kamis (20/2).
Sejumlah pasal dalam RUU KUHAP, yang berpotensi memunculkan penyalahgunaaan kewenangan dikritik keras.
DEMA UIN Mataram bersama BEM UNU NTB menolak penerapan asas dominus litis melalui revisi KUHAP karena rawan disalahgunakan.
Kondisi kerja yang kolaboratif antara penyidik dan jaksa inilah yang menurut Suparji, harus diatur secara jelas dalam KUHAP…
Haidar Alwi mengungkap contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa yang bakal dilegalisasi melalui Revisi UU…
JPNN.com 
